oleh

Presiden Joko Widodo; ‘Malu Menikmati Hasil Korupsi’

Jakarta-News. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti busuk atau rusak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki pengertian penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan dll, untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Di Indonesia, korupsi menjadi hal yang marak diperbincangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kerap melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT. Dan menyeret pelakukanya ke pengadilan. Tetapi para penggiat maling alias perampok ini tidak pernah surut.

Presiden Joko Widodo pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 dalam sambutannya mengatakan, upaya untuk mengembangkan budaya antikorupsi, yang perlu dilakukan adalah; Menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi; Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang bersih dan beradab; Membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. ”Ketiga hal itu merupakan kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini”, tutur Presiden.

Acara yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Negara dan Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi itu, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.

Bagaimana Perlakuan Terhadap Koruptor Di Negara Lain?

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini penulis menyajikan bagaimana perlakuan terhadap koruptor di 5 negara besar lainnya (China, Malaysia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat).

China

Di China, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zhijun mantan Menteri Perkeretaapian China dan Zhang Zhongseng mantan Wali Kota Luliang divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi.

Malaysia

Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang antikorupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada 1982, Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun Oktober 2018 lalu, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, pemerintah Malaysia menghapus hukuman mati atas alasan hak asasi manusia.

Jepang dan Korea Selatan 

Kesadaran anti korupsi, kolusi, dan nepotisme juga harus dimiliki setiap individu. Pendidikan akan bahaya korupsi diberikan kepada generasi muda. Hal inilah yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Di kedua negara itu, korupsi merupakan ‘Aib Besar’. Budaya malu masih amat kuat. Mereka yang terjerat kasus korupsi akan mendapat rasa malu yang luar biasa.

Tahun 2007, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Toshikatsu Matsuoka, memutuskan untuk mengakhiri hidupnyadi usia 62 tahun karena tidak tahan menerima tekanan dari berbagai pihak atas skandal korupsi yang menjeratnya. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kediamannya, Tokyo.

Sama halnya dengan mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun yang memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, yakni terjun bebas dari tebing di belakang kediamannya di Bongha. Roh Moo Hyun dikucilkan oleh keluarganya sendiri setelah terbukti melakukan korupsi.

Berdasarkan berita CNN, bahwa sebelum terjun ia sempat menulis surat permohonan maaf, “Banyak orang menderita karena saya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan menjalani hari-hari ke depan. Jangan merasa sedih. Jangan menyalahkan siapa pun. Ini sudah takdir.”

Amerika Serikat

Lain pula di Amerika, Negeri Paman Sam menjatuhkan denda yang fantastis bagi yang terbukti korupsi. Selain divonis kurungan penjara, koruptor wajib membayar denda. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 2 juta dolar.

Bagaimana dengan Indonesia?

Para pelaku korupsi tidak mendapat efek jera yang sepadan. Diperlukan sanksi yang lebih berat selain hanya menjatuhkan sanksi pidana. Misalnya hukuman finansial diperberat sehingga pelaku jatuh miskin, pemecatan, larangan untuk maju sebagai pejabat publik, atau anggota dewan dll.

Namun kenyataannya, tidak semua terpidana korupsi menyelesaikan masa tahanan sesuai dengan vonis yang dijatuhkan, dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang memberikan remisi. Buruknya wajah pemberantasan korupsi di Indonesia semakin tercoreng ketika terpidana kasus korupsi bisa mendapatkan fasilitas sel mewah selama mendekam di lembaga pemasyarakatan.